Porostimur.com, Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai wacana penerapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) asimetris bukanlah solusi untuk mengatasi masalah politik berbiaya tinggi. Sebab, tetap saja ada biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dalam sistem pemilihan tidak langsung.
“Soal berbiaya mahal, akar masalahnya bukan di sistem yang digunakan, melainkan di pembiayaan yang harus dikeluarkan calon kepada partai politik,” kata Direktur Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati melansir republika.co.id, Minggu (25/9/2022).
Untuk diketahui, penerapan pilkada asimetris dilontarkan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat pada Rabu (21/9). Pilkada asimetris berarti tak semua daerah melaksanakan pilkada secara langsung. Daerah tertentu menerapkan pilkada tak langsung.
Djarot mengatakan, penerapan pilkada asimetris ini bisa mengurangi biaya penyelenggaraan pilkada yang dikeluarkan negara maupun yang dikeluarkan calon kepala daerah.
Namun menurut Khoirunnisa, penyebab besarnya biaya politik terjadi karena calon kepala daerah harus setor dana ke partai agar bisa dicalonkan. Penyebab kedua adalah praktik politik uang, saat kepala daerah harus menggelontorkan dana besar untuk “membeli” suara pemilih.
