Dua faktor penyebab itu, kata dia, hanya akan berganti rupa jika pilkada digelar secara tidak langsung lewat voting di DPRD. Dia meyakini, para calon akan tetap mengeluarkan dana agar diusung partai dan menggelontorkan uang agar anggota DPRD mau memilihnya.
“Jadi, ini hanya mindahin uang, yang tadinya diberikan kepada masyarakat, lalu diberikan ke DPRD,” ucap Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa.
Terkait pilkada langsung di seluruh daerah menyedot keuangan negara, bagi Ninis itu hanya alasan saja. Menurutnya, untuk menyelenggarakan pilkada secara demokratis memang butuh biaya.
(red/republika)
