Porostimur.com, Malang – Pengamat kebijakan dan politik Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin, menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD tidak serta-merta mampu menekan ongkos penyelenggaraan demokrasi.
Menurut Andhyka, sistem pemilihan tidak langsung justru berpotensi memindahkan beban biaya dari ruang publik ke ruang transaksi tertutup di kalangan elite politik, yang pada akhirnya sulit diawasi oleh masyarakat.
“Tidak ada jaminan pilkada lewat DPRD lebih murah dibanding sistem langsung. Biaya bisa saja berpindah ke ruang transaksi elite yang tertutup dan rawan praktik menyimpang,” ujarnya di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (15/1/2026).
Risiko Korupsi dan Transaksi Tertutup
Andhyka menjelaskan, pola transaksi yang terpusat di lingkaran elite politik justru meningkatkan risiko terjadinya praktik korupsi. Oleh karena itu, ia menilai efisiensi anggaran tidak layak dijadikan alasan utama untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah.
“Kalau logikanya hanya soal murah atau mahal, itu pendekatan yang terlalu sempit. Demokrasi tidak bisa diukur semata-mata dari efisiensi anggaran,” katanya.
Menurutnya, sistem pemilihan yang tertutup akan membuat proses politik semakin sulit dipantau publik, sehingga membuka ruang lebih besar bagi kompromi politik yang tidak sehat.
