Porostimur.com, Ambon — Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Kota Ambon membutuhkan langkah nyata dan komitmen kuat dari seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), bukan sekadar penyusunan dokumen perencanaan yang rapi namun minim implementasi.
Penegasan tersebut disampaikan Wattimena saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar di Ruang Rapat Villisingen, Jumat (30/1/2026).
Inflasi Ambon Dipengaruhi Kebijakan Nasional
Wattimena mengungkapkan, inflasi di Kota Ambon selama ini bersifat sangat fluktuatif dan kerap dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat melalui skema administrated prices.
“Pernah inflasi Kota Ambon mencapai angka tujuh persen lebih. Waktu itu dipicu kebijakan pusat seperti kenaikan harga BBM, tiket pesawat, cukai rokok, dan beras. Transportasi dan BBM menjadi penyumbang terbesar inflasi,” jelasnya.
Menurutnya, tidak adil jika pemerintah daerah disalahkan atas inflasi yang sumbernya berasal dari kebijakan nasional. Pemerintah daerah, kata dia, baru dapat dimintai pertanggungjawaban penuh apabila inflasi dipicu oleh komoditas volatile food.
“Kalau inflasi disebabkan harga bergejolak seperti ikan dan sayur, itu memang tugas pemerintah daerah untuk mengendalikannya,” tegas Wattimena.
