Porostimur.com, Jakarta – Penolakan pinjaman dari International Monetary Fund oleh pemerintah, diiringi gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah, kembali memunculkan perdebatan tentang kemandirian ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan arah kebijakan nasional.
Situasi ini memantik ingatan publik pada dinamika menjelang Reformasi 1998, ketika krisis ekonomi berujung pada perubahan besar dalam sejarah Indonesia.
Sejarah memang tidak pernah benar-benar berulang. Namun, dalam banyak kesempatan, ia hadir sebagai gema yang mengingatkan publik pada pengalaman masa lalu.
Dari IMF ke Kedaulatan Ekonomi
Tiga dekade lalu, Indonesia berada di titik kritis akibat krisis moneter Asia. Nilai tukar rupiah terpuruk, sektor perbankan kolaps, dan kepercayaan terhadap pemerintah merosot tajam.
Dalam kondisi tersebut, Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF yang kala itu dipimpin Michel Camdessus.
Kesepakatan tersebut melahirkan berbagai reformasi struktural, mulai dari restrukturisasi perbankan hingga deregulasi dan privatisasi aset negara. Namun, hingga kini, langkah tersebut masih menuai perdebatan.
Aktivis Reformasi 1998, Andrianto Andri, menilai isu IMF tidak pernah semata soal ekonomi.
“Saat itu juga ada kepentingan Presiden Bill Clinton untuk menumbangkan rezim-rezim berlatar belakang militer,” ujarnya.
