Pemprov Maluku Tak Kunjung Kirim Dokuman KUA-PPAS dan APBD-P 2023, DPRD Pasrah Menunggu

oleh -377 views

“Secara admintrasi kita sudah lakukan, sisanya menjadi atensi pemprov, artinya Ranperda tentang APBD Perubahan itu menjadi kebutuhan yang mendesak dan kita prinsipnya menunggu saja, kalau sudah ada kita bahas,”pungkasnya. (red)

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News

Baca Juga  FGD Dorong Model Collaborative Digital Governance untuk Perencanaan Desa Inklusif di Banda

No More Posts Available.

No more pages to load.