Bahas Masalah Penanggulangan Korban Bencana Gempa, DPRD Provinsi Maluku Gelar Rapat dengan DPRD Malteng

oleh -43 views
Link Banner

Porostimur.com |Ambon: DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), guna membahas dan mengetahui sejauh mana penanganan penanggulangan korban gempa yang terjadi di Maluku, khususnya di Kecamatan Salahutu.

“Kita menerima aspirasi dari DPRD Maluku Tengah untuk permasalahan dari penyelesaian hak-hak korban bencana gempa beberapa waktu lalu di Kecamatan Salahutu, sehingga kami mempertemukan langsung DPRD Maluku Tengah dengan BPBD Provinsi Maluku” ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Azis Sangkala, usai rapat, Rabu (21/4/2021).

Menurutnya, masih banyak kendala yang terjadi di lapangan sehingga sampai sekarang progres di Maluku Tengah baru mendekati 50%. Oleh karena itu, Ia mendorong agar pemerintah provinsi dengan seluruh fasilitator agar bisa mempercepat kerja-kerja kelompok sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Baca Juga  Juhari S. Tawari: Minta ASN Dilingkup Kemenag Halsel Jaga Netralitas Jelang Pilkada

“Kami juga mengingatkan BPBD Maluku Tengah dan teman-teman di DPRD agar juga proaktif menyelesaikan permasalahan-permasalahan internal seputar masalah-masalah di dalam negeri terkait dengan kelompok dan lain sebagainya agar kemudian progresnya bisa lebih cepat” tuturnya.

Link Banner

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Arman Mualo memberikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Maluku yang telah menerima mereka untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang menjadi korban gempa.

“Rapat hari ini telah memberikan banyak informasi kepada kami, sehingga ini menjadi bahan evaluasi DPRD dan BPBD Kabupaten Maluku Tengah untuk kemudian mempercepat proses penanggulangan yang ada, dana yang sudah ditransfer kepada kelompok penerima itu harus segera diselesaikan sehingga usulan tambahan itu bisa diproses juga oleh pemerintah pusat”, ujar Mualo.

Baca Juga  Enam Orang Positif Corona Dibiarkan Bebas Beraktifitas

Dirinya berharap, ada evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara rutin oleh BPBD Provinsi Maluku terhadap proses pelaksanaan lapangan sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang nantinya merugikan masyarakat.

Terkait dengan kendala yang dihadapi di lapangan, Mualo menjelaskan, kendalanya adalah terkait validasi data, dimana ada kelompok penerima yang hingga sekarang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga hal-hal teknis tersebut yang nantinya akan dikonfirmasi ke Kabupaten Maluku Tengah supaya bisa dipercepat.

Ia juga berharap, masyarakat bisa mensukseskan program penanggulangan ini karena pihaknya sedang dalam proses untuk mengusulkan data tambahan ke pemerintah pusat.

“Jadi masyarakat semua harus mendukung proses yang sudah ada SK penetapan tentang klasifikasi bantuan. Itu juga harus diakui oleh masyarakat jangan sampai di anggap itu data yang dibuat-buat karena data itu kan dibuat melalui verifikasi lapangan dengan melibatkan dinas-dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan sebagainya sehingga perhitungannya sesuai dengan kondisi riil di lapangan”, harapnya. (alena)