Porostimur.com, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengomentari pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar soal keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Adian, hal yang utama untuk mengetahui keinginan masyarakat adalah dengan menetapkan alat ukur terlebih dahulu.
Pertama, bisa lewat suara partai berdasarkan kursi di DPR.
Jika hal ini yang digunakan, maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan presiden disetujui oleh parlemen.
Karena partai yang menolak memperpanjang masa jabatan presiden menguasai mayoritas kursi dengan total 388 kursi, sementara yang setuju hanya 187 kursi.
Kedua, jika menggunakan hasil survei, Lembaga Survei Indonesia (LSI) sudah mengeluarkan hasil survei.
Hasilnya, 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sementara 20,3 masyarakat menginginkan sebaliknya.
“Sementara menurut Muhaimin dan Luhut Binsar Panjaitan, berdasarkan Big Data disimpulkan 60 persen rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden dan 40 persen sisanya menolak,” ujar Adian dalam keterangannya, Sabtu (12/3/2022).
Adian menilai hasil Big Data yang dipaparkan Luhut dan Muhaimin sudah pasti tidak independen dan sarat kepentingan politik, karena disampaikan oleh politikus.
