Pardjala menyebutkan, Pemda dalam hal ini bupati, wakil bupati dan instansi teknis (Dinas Kesehatan) serta DPRD Kepulauan Aru, dalam hal ini komisi yang membidangi masalah kesehatan harusnya turun langsung memonitoring atau meninjau dan memanggil pihak kontraktor yang mengerjakan bangunan puskesmas tersebut.
”Pemda tentunya sudah mendapatkan laporan dari instansi teknis, kemudian DPRD dalam hal ini Komisi yang membidangi ataupun anggota legislatif asal Aru Tengah Selatan, melalui fungsinya dapat mengambil langkah atas apa yang terjadi di Puskesmas Longgar-Apara,” cetusnya.
Pasalnya, pengerjaan puskesmas dengan anggaran daerah sebesar Rp6,582 miliar oleh pihak kontraktor benar-benar harus dipertanyakan, karena cenderung asal-asalan tanpa memperhatikan kualitas bangunan.
”Pihak kontraktor harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya kepada masyarakat dan daerah karena belum setahun digunakan, sudah mengalami kerusakan yang berat,” tandas Pardjala.
Dirinya menambahkan, visi Bupati Aru Johan Gonga dan wakilnya Muin Sogalrey yakni, “Sehat Negeriku”, harus menjadi visi besar yang patut didukung dan sinergitas semua pihak untuk mewujudkannya.
“Maka pembangunan kesehatan di Kepulauan Aru, haruslah maksimal dan progresif,” pungkasnya. (nur)
