Soroti Transparansi dan Mandat Sosial
Alqassam menilai keterbukaan informasi menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik, terutama masyarakat Maluku Utara yang akan menjadi tuan rumah proyek energi terbarukan tersebut.
Menurutnya, proyek geothermal harus memiliki social license atau mandat sosial agar operasional di lapangan tidak memicu resistensi masyarakat.
“Masyarakat Maluku Utara menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan etika universal. Pemerintah perlu melakukan uji tuntas (due diligence) yang menyeluruh. Jangan sampai kehadiran investasi di daerah justru memicu kegaduhan sosiologis akibat minimnya transparansi mengenai afiliasi korporasi yang bersangkutan,” tegasnya.
DPR Akan Kawal
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, Alqassam menyatakan akan terus mengawal proses ini hingga diperoleh penjelasan resmi dan kredibel dari otoritas terkait.
Ia menegaskan, Fraksi PKS pada prinsipnya mendukung pengembangan energi panas bumi sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih. Namun, pembangunan tersebut harus tetap menjaga integritas diplomasi nasional.
“Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi geothermal di daerah. Namun pembangunan itu tidak boleh mencederai integritas diplomasi nasional. Klarifikasi resmi dari Kementerian ESDM sangat dinantikan agar arah pembangunan tetap berada pada jalur yang benar dan bermartabat,” pungkasnya. (red)
