Sudah waktunya para musisi daerah, budayawan, akademisi, komunitas seni, dan pemerintah daerah (terutama Kanwil Kementerian Hukum) duduk bersama memikirkan hal ini. Pengakuan sebagai kota musik dunia, seharusnya menjadi titik awal memperkuat perlindungan budaya, bukan sekadar seremoni yang dibanggakan di panggung-panggung pidato pejabat.
Saya percaya, Maluku memiliki kekayaan musik yang jauh lebih besar dari angka 44 itu. Tetapi kekayaan budaya tidak cukup hanya diwariskan lewat ingatan dan nyanyian. Ia juga harus hadir dalam dokumen resmi negara, agar tetap diakui dan terlindungi hingga generasi mendatang.
Karena pada akhirnya, budaya yang bertahan bukan hanya budaya yang terkenal, melainkan budaya yang dijaga dengan kesadaran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap warisan leluhur. (**)
