Usulan untuk kembali ke pemilihan tidak langsung tampaknya mengabaikan pelajaran yang dipetik dari rezim otoriter Orde Baru.
Sungguh membingungkan sejumlah elite politik yang pernah memperjuangkan demokrasi, kini mengadvokasi sistem yang sangat mirip dengan sistem yang mereka perjuangkan dengan keras untuk digulingkan (Orde Baru).
Amnesia yang tampak tentang masa lalu menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Dalam situasi seperti ini, bukankah berlebihan jika dikatakan bahwa elite politik saat ini terjebak amnesia sosial dengan mengusung Pilkada tidak langsung?
Jika alasan utama Pilkada langsung adalah memakan biaya terlalu mahal, partai politik harus mengubah pendekatannya kepada pemilih.
Biasanya, partai politik hanya hadir di tengah masyarakat pada masa-masa kampanye. Proses pendekatan yang terbatas pada masa kampanye menyebabkan partai politik mengambil jalur alternatif, yaitu pelaksanaan politik transaksional untuk membeli suara pemilih.
Kemudian masalah biaya kampanye yang tinggi. Di sini, biaya politik meningkat karena kandidat tidak berinvestasi di masyarakat jauh-jauh hari.
Ketika momen elektoral, mereka “jor-joran” mengeluarkan biaya besar, mulai dari perlengkapan kampanye, penyelenggaraan acara besar, hingga biaya operasional tim pemenangan.
