Amnesty Sesalkan Tindakan Polisi terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya

oleh -47 views
Link Banner

[carousel_slide id=’12211′]

porostimur.com | Jakarta: Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyesalkan tindakan polisi terhadap mahasiwa Papua saat peristiawa pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jumat (16/8/2019). Selain polisi, sejumlah organisasi massa ikut mengepung.

Dilansir dari kompas.com, peristiwa tersebut dianggap sebagai pemicu aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan di Manokwari dan Jayapura, Senin (19/8/2019). Bahkan massa juga membakar gedung DPRD Papua Barat.

“Ini adalah sinyal rendahnya penghormatan terhadap hak asasi manusia Papua sekaligus sinyal memburuknya situasi HAM Papua. Kejadian di Surabaya memperlihatkan bagaimana aparat negara dan kelompok non-negara bersama-sama melakukan tindakan-tindakan represif dan diskriminatif bernuansa kebencian rasial dan permusuhan terhadap mahasiswa Papua,” ujar Usman melalui keterangan tertulisnya, Senin (19/8/2019).

Link Banner
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).

Menurut Usman, seharusnya kepolisian mencegah tindakan persekusi yang dilakukan oleh massa dan menindak tegas pelaku.

Baca Juga  Akibat Terjangan Ombak, Belasan Rumah Rusak dan Ratusan Warga Dua Desa di Buru Mengungsi

Ironisnya, kata dia, aparat justru ikut mengepung asrama dan melakukan penggunaan kekuatan yang berlebihan dengan menembakkan gas air mata, mendobrak pintu gerbang asrama dan melakukan penangkapan sewenang-wenang.

“Inilah yang kemudian mendorong lahirnya protes dan kemarahan orang Papua di Manokwari dan juga wilayah lainnya,” kata Usman.

Sejumlah anggota Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim bersiap masuk ke dalam Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan 10, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/8). Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Usman mengatakan, tindakan aparat di asrama mahasiswa Papua, Surabaya, patut diduga melanggar Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Mengingat mahasiswa dalam asrama tidak melakukan aksi perlawanan atau menyerang aparat yang membahayakan jiwa petugas atau orang lain.

Tindakan kekerasan dan kebencian rasial terhadap orang-orang Papua, kata Usman, dapat berkontribusi pada eskalasi lingkaran kekerasan, termasuk terhadap aparat keamanan sendiri maupun warga yang lainnya di Papua.

Baca Juga  Wisata Mangrove Desa Tuada yang Kini Merana

Oleh sebab itu, tindakan hukum terhadap pelaku penghinaan rasial dan aparat yang melakukan tindakan sewenang-wenang kepada mahasiswa Papua di Surabaya penting untuk memastikan insiden tersebut tidak digunakan sebagai dalih untuk melakukan aksi kekerasan di tempat lain.

“Polri harus mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang melakukan pembiaran, penggunaan kekuatan yang berlebihan serta penangkapan sewenang-wenang dalam insiden yang terjadi di Surabaya,” ucapnya.

Seperti diberitakan, Warga Papua menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakan ranting pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.

Sejumlah ruas jalan yang diblokade, yakni Jalan Yos Sudarso, Jalan Trikora Wosi dan jalan Manunggal Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.

Baca Juga  Anggita Oktaviani, Bek Persija Putri yang Bikin Jantung Pria Deg-degan

Massa juga melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame, serta tiang traffict light yang berada di pinggir jalan Yos Sudarso. Dalam peristiwa itu massa juga membakar gedung DPRD Papua Barat.

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasialisme yang dilakukan oleh ormas dan oknum aparat, terhadap mahasiswa Papua, di Malang, Surabaya dan Semarang. (Red/kcm)