Porostimur.com, Jakarta – Komisi II DPR RI menyetujui anggaran Rp 6,4 triliun untuk Kementerian ATR/BPN di tahun 2015. Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut anggaran itu nantinya dilakukan salah satunya untuk Reforma Agraria.
“Pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2025 sebesar Rp 6.454.781.052.000. Alokasi yang sudah disiapkan ini, baik untuk melanjutkan program Reforma Agraria, namun secara khusus juga tetap bisa dijalankan dengan baik tugas-tugas Kementerian ATR/BPN di pusat, kantor wilayah provinsi, juga di tingkat kantor pertanahan kabupaten/kota bisa dijalankan secara optimal,” ujar AHY dalam keterangan tertulis, Selasa (10/9/2024).
AHY juga menyebut ada penambahan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari tahun sebelumnya menjadi Rp 3,2 triliun yang akan dimaksimalkan dengan menjalankan pelayanan pertanahan elektronik. Dia menyebut saat ini terdapat 445 kantor pertanahan yang menyelenggarakan sekaligus memproduksi sertifikat tanah elektronik.
“Ada penambahan Rp 200 miliar, kami akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari kantor-kantor pertanahan. Dengan semangat yang tinggi bisa menambah hingga 445 kantor pertanahan yang sudah memiliki layanan sertifikat tanah elektronik. Kemudian, juga kami ingin menghadirkan pelayanan-pelayanan lain yang baik bagi masyarakat, tentunya kita juga berpedoman pada birokrasi yang semakin transparan, akuntabel, sehingga prosesnya juga cepat. Dengan demikian, juga ada pemasukan PNBP yang bisa dikembalikan kepada negara,” jelasnya.
