Hasyim juga mempertanyakan sikap pemerintah Kota Ternate yang selama ini mengangkat banyak pegawai honorer tanpa spesialisasi dan kompetensi yang memadai.
“Jangan-jangan kepala SKPD sengaja membiarkan seperti ini. Jangan sampai ambil kebijakan dari tenaga honorer punya dana,” ucapnya.
Ia mengaku, kejadian seperti ini sama dengan di Kecamatan Ternate Selatan. Di mana pernah kejadian dana fiktif akhirnya dilaporkan masuk.
“Jika ada keterlibatan kepala SKPD dalam dan fiktif kita akan berikan sanksi,” tegas Hasyim.
Ia menambahkan, saat ini kebijakan refocusing anggaran di Pemkot Ternate membuatnya pusing. Sebab tak tahu lagi dana mana yang bakal dipotong.
Salah satu beban keuangan berasal dari para honorer yang jumlahnya membludak. Bahkan, Hasyim bilang, jumlahnya lebih banyak dari PNS.
“Setingkat tempat duduk saja kalah ganti. Itu berarti penerimaan tidak sesuai dengan kebutuhan,” tandasnya.
(red/tsc)
