Kadato Biji Negara, kata Syahruddin, merupakan kedaton lama kesultanan Tidore saat pemerintahan masih berpusat di Toloa, bagian barat Pulau Tidore, tapi kemudian ditinggalkan ketika pusat pemerintahan dipindahkan ke Soa Sio yang berada di sisi timur Pulau Tidore.
Pengalihan pusat pemerintahan Kesultanan Tidore terjadi sekitar pertengahan abad ke 17, pada masa pemerintahan Sultan Syaifuddin yang bergelar Jou Kota atau dalam bahasa setempat artinya sultan yang diantar.
Berdasarkan beberapa catatan sejarah yang ada, pemindahan pusat kekuasaan Tidore ke pesisir timur pulau berkaitan dengan konflik perdagangan jalur rempah yang terjadi antara Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate.
Kesultanan Tidore kala itu menjalin hubungan kerja sama dengan pihak Spanyol, sementara Ternate bekerja sama dengan Portugis dan kongsi dagang Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie – VOC).
“Akibat konflik antara Ternate dengan Tidore, karena ketika pusat kesultanan berada di posisi barat akan berhadapan langsung dengan pihak Ternate. Tapi ada juga sejarah tutur masyarakat yang menyebutkan dipindahkan karena kesultanan haruslah menghadap ke arah timur,” katanya.
Lebih lanjut Syahruddin mengatakan hasil penemuan itu telah dibahas dan diskusikan dengan tokoh masyarakat setempat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tidore, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Maluku Utara yang memiliki tupoksi wilayah kerja meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
