Atapary: Rencana Sekolah Tatap Muka di Maluku Dibatalkan

oleh -79 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary mengatakan, rencana sekolah atau pembelajaran tatap muka di Maluku yang seharusnya digelar pada Juli 2021 harus dibatalkan. Hal itu dilakukan gara-gara kasus positif Corona atau Covid-19 di Maluku melonjak drastis belakangan ini.

Dikatakannya, kebijakan sekolah tatap muka ini merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan bukan kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi.

“Untuk sekolah tatap muka ini kan kebijakan bukan diambil oleh provinsi, tetapi dari Kementerian. Tadinya memang tahun ajaran baru, ini sesuai surat edaran Menteri Pendidikan itu bisa dilakukan tatap muka, ternyata terjadi lagi penyebaran Covid yang begitu meningkat, ditambah lagi sudah diberlakukan PPKM di Kota Ambon, itu berarti tidak mungkin lagi dilakukan, sehingga tatap muka dikembalikan lagi ke online”, ujarnya kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Rabu (14/7/2021).

Baca Juga  Musisi Hebat Tanpa Pengakuan Grammy Awards

Atapary menjelaskan, bahwa memang ada instruksi dari Menteri Pendidikan terkait dengan sekolah tatap muka, tetapi harus dilakukan didaerah yang berzona hijau serta adanya persetujuan dari ketiga pihak yaitu Satgas, orang tua murid dan pihak sekolah dan jika diantara ketiga pihak itu terdapat satu pihak yang keberatan, maka sekolah tatap muka tidak dapat dijalankan.

Disinggung terkait mutu pendidikan, dimana 2 tahun terakhir melakukan metode belajar online, dirinya berujar mutu pendidikan mengalami penurunan bukan hanya di Maluku atau Kota Ambon saja tapi juga terjadi secara nasional.

“Kalau kita evaluasi yang tahun 2020, bukan hanya di Maluku atau di Ambon, tetapi seluruh nasional ini juga menurun, kecuali Covid ini sudah bisa dikendalikan. Jika kasus ini mulai menurun baru kita bisa ambil kebijakan normal lagi. Jadi tidak ada solusi, kecuali belajar online”, pungkasnya.

Baca Juga  Viral Tagar Slank Penipu Ramai di Twitter, Ada yang Mengaitkan dengan Pelemahan KPK ?

Oleh karenanya, Ia menuturkan vaksin merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan Covid-19 ini supaya kekebalan komunitas (herd immunity) dapat dicapai melalui vaksinasi.

Dirinya juga mengatakan, ketika melakukan pengawasan di daerah-daerah, banyak masyarakat yang mengeluh terkait belajar online karena metode pembelajaran online ini juga banyak yang tidak dijalankan dengan baik.

“Kalaupun ada yang jalan, itu dalam satu bulan paling-paling aktivitasnya kurang lebih 10%. Itupun akhirnya guru-guru datang berkunjung ke rumah-rumah dan itu juga tidak maksimal. Kita tidak tahu hal ini akan berlangsung sampai kapan, terkecuali pandemi ini selesai”, tuturnya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.