Koodinator Divisi Pengawasan menuturkan banyaknya kelompok perempuan bisa menjadi pilar penting dalam membangun pengawasan partisipatif. Karena itu, sudah menjadi bagian dari Bawaslu untuk mewujudkan komitmen pengawasan partisipatif dengan berbagai kalangan.
“Bawaslu juga sampaikan informasi dan hal-hal terbaru dalam Pilkada. Bawaslu ingin membangun nilai-nilai kontestasi yang bisa memberikan warna lebih jujur dan adil. Termasuk komitmen menolak politik uang, tidak mudah terpapar menerima wacana-wacana informasi bersifat fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian,” jelasnya.
Srikandi Bawaslu Malut ini meyakini kaum perempuan bisa menjadi corong informasi kepada kalangan masyarakat lain agar tak mudah tergiur politik transaksional. Dengan begitu, indikasi politik transaksional mulai bisa dikikis.
“Kita harapkan juga bagaimana membangun satu konteks nilai yang bisa memberikan pencerahan dalam Pilkada karena sudah mulai tersandera politik transaksional. Karena itu kami ajak kaum perempuan ini melawan money politics selain menyalurkan hak politik mereka,” tegasnya.
Sejauh ini, lanjut Masita, kalangan perempuan relatif cukup rentan menjadi target politik uang, ujaran kebencian, atau politik bernuansa SARA. Karena itu, penting menanamkan informasi-informasi yang benar dalam kepemiluan. Money politics bukan berkah, tapi ini sebuah ancaman dan menjadi kejahatan Pilkada.
