Yang menarik, semua ini dibungkus dengan bahasa “kerjasama” dan “keamanan ekonomi bersama.” Dalam hubungan negara besar dan negara berkembang, kerja sama sering berarti koordinasi; koordinasi sering berarti penyesuaian; dan penyesuaian kadang berarti kepatuhan yang elegan.
Indonesia tetap berdaulat, tentu. Tidak ada satu kata pun dalam perjanjian dagang antara AS-Indonesia ini yang menyatakan sebaliknya. Namun dalam praktik hubungan internasional, kedaulatan tidak hanya diukur dari bendera dan lagu kebangsaan, melainkan dari ruang keputusan yang benar-benar bebas.
Sejarah menunjukkan bahwa negara kecil jarang kehilangan kedaulatannya dalam satu peristiwa dramatis seketika. Ia menyusut perlahan-lahan melalui klausul teknis, lewat kesepakatan operasional, dan dengan harmonisasi kebijakan yang tampak administratif.
Uni Eropa mengintegrasikan pasar melalui standar teknis sebelum membangun mata uang tunggal. NATO menyatukan sistem pertahanan melalui interoperabilitas sebelum membangun doktrin bersama. Dalam geopolitik modern, standar dan regulasi adalah bahasa kekuasaan.
Maka pertanyaannya bukan apakah Indonesia masih berdaulat. Pertanyaannya: dengan perjanjian dagang yang sudah ditanda-tangani itu, seberapa luas ruang keputusan yang masih sepenuhnya milik kita?
