@Porostimur.com | Ambon : Menjelang hari H pencoblosan Pilgub Maluku, semakin banyak isu yang beredar dalam masyarakat, di antaranya Pemprov Maluku ingkar janji kepada tokoh agama.
Pasalnya, tunjangan insentif yang harus diberikan kepada tokoh agama kini diganti dengan Program Peningkatan Kapasitas Tokoh Agama berupa Wisata Religi.
Perubahan insentif menjadi wista religi ini, ternyata didasarkan hasil koordinasi Pemprov Maluku dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku.
Dimana, sesuai hasil koordinasi dimaksud disebutkan jika pemberian insentif ini tetap dilaksanakan dapat berdampak hukum termasuk bagi penerima insentif.
Karena itu, pergantian insentif menjadi wisata religi itu pun sudah disepakati bersama para tokoh agama di Bumi Raja-raja.
Hal ini ditegaskan Kepala Bagian (Kabag) Humas Sekretariat Provinsi (Setprov) Maluku, Bobby Kim Palapia, saat berhasil dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin (25/6).
”Gubernur tidak pernah ingkar janji, karena program pemberian insentif setelah dikoordinasikan dengan BPKP Perwakilan Maluku. Dan setelah dengar masukan BPKP, program itu tidak dijalankan karena bisa menyebabkan temuan. Berdasarkan kesepakatan dengan pimpinan agama, maka diganti dengan nama Kegiatan Peningkatan Peran Tokoh Agama Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, berupa wisata religi yang telah berjalan sampai saat ini sejak tahun 2015,” ujarnya.
Selama penyelenggaraan program wisata religi sendiri, jelasnya, tidak pernah dikomplain oleh tokoh agama atau siapapun.
Apalagi, akunya, pendanaannya dialokasikan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setprov Maluku dengan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada.
”Jadi nama-nama yang akan menjalankan wisata religi itu merupakan rekomendasi dari lembaga-lembaga agama, bukan Pemprov yang rekomendasikan. Untuk yang Muslim melakukan wisata religi ke Mekkah/Madinah, yang Kristen ke Kota Yerusalem, Hindu dan Budha ke India,” jelasnya.
Dibangunnya pusat-pusat keagamaan di provinsi ini, akunya, merupakan bukti sikap Assagaff mengapresiasi positif semua kegiatan keagamaan, khususnya selama menjabat sebagai Gubernur Maluku.
”Selalu jadi perhatian beliau dengan memberikan dukungan dan apresiasi yang baik terhadap kegiatan keagamaan. Seperti dibangunnya Islamic Center, Christiani Center, Katholic Center, Hindu Center dan Budha Center. Gedung-gedung keagamaan itu sudah dibangun dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Di situ kita dapat melihat kalau gubernur selalu memberikan respon yang baik terhadap kegiatan religius,” tegasnya.
Atenasi Pemprov Maluku, juga diwujudkan dalam bentuk pembangunan Perkampungan Multi Etnis dan Agama yang ada di Maluku.
”Ini menunjukan betapa besarnya perhatian dan niat tulus Bapak Gubernur guna memupuk dan mengembangkan, serta melestarikan keharmonisan hidup antar umat beragama di provinsi ini,” terangnya.
Bahkan sesuai hasil Survei Indeks Pembangunan Kerukunan Umat Beragama se-Indonesia yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama, tambahnya, Provinsi Maluku berada pada peringkat tiga nasional.
”Apresiasi yang baik oleh Pemprov Maluku bersinergi dengan masyarakat itu, hasilnya adalah Maluku menduduki rangking tiga nasional Kerukunan Hidup Beragama,” imbuhnya.
Berdasarkan data dan fakta yang sudah dibeberkannya, Palapia meminta agar semua pihak, termasuk masyarakat, sebaiknya berkoordinasi dan melihat berbagai program pemerintah secara objektif.
”Mari kita lihat secara objektif, kalau benar katakan benar, tidak katakan tidak. Jangan kita saling menjatuhkan,” pungkasnya. (shinta)
