Bocal tidak menempatkan Jokowi sebagai mantan presiden yang harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan perilakunya saat berkuasa. Melainkan sebagai politikus yang leluasa menjelaskan berbagai kontroversi dan skandal versi dirinya. Skandal pencalonan Gibran, intervensi pada Mahkamah Konstitusi, Pelemahan KPK, proyek PSN dan IKN, ambisi dinasti politik, PSI, rekonsiliasi dengan Prabowo, hingga cawe-cawe Pemilu 2024, tidak tereksplorasi dengan baik. Problem wawancara Bocal kali ini bukan mengedepankan bocoran jurnalistik, tapi memfasilitasi Jokowi untuk bertutur dan berkilah.
Bocal yang biasanya nakal menjadi takzim terhanyut mengikuti gaya komunikasi simple-minded Jokowi. Soal dinasti politik, Jokowi membantah praktek manipulasi kekuasaan ini dengan menyatakan tidak ada “surat sakti”. Soal pencalonan Gibran sebagai wapres, cuma soal “Prabowo yang duluan minta”. Soal intervensi terhadap MK, “Saya tidak pernah memberikan perintah langsung.” Berbagai jawaban ngasal dan non-argumentatif Jokowi ini menyihir Bocal. Sehingga tidak merasa perlu mengonfrontasi dan menguji klaim-klaim banal ini.
Pertanyaan, “apakah bapak membangun dinasti politik?” Pasti dijawab “Tidak.” Ini seperti bertanya pada pencuri, apakah anda mencuri? Politik kekuasaan bekerja melalui jaringan, loyalitas, kedekatan, kepentingan, uang, insentif jabatan atau tekanan. Bocal tidak sadar memberi ruang rehabilitasi untuk Jokowi,
