Dalam Soal Pipa Line PT. IWIP, DPRD Halteng Dukung Sikap Warga

oleh -125 views
Link Banner

Porostimur.com | Weda: Menyikapi keluhan warga Desa Lelilef Woebulen, terkait pipa line milik PT. IWIP (Indonesin Wedabay Industrial Park) yang melewati desa tersebut, Komisi III DPRD Halmahera Tengah langsung turun melakukan peninjauan sekaligus mengadakan pertemuan dengan masyarakat, Jumat (28/12) kemarin.

Pimpinan Komisi 3 DPRD Halmahera Tengah yang terdiri dari Aswar Salim, Munadi Kilkoda, Kaderun Karim, Nuryadin Ahmad bersama pimpinan DPRD Kabir Kahar dan Hayun Maneke menggelar pertemuan dengan masyarakat Lelilef Sawai dan Woebulan bersama Pemdes kedua desa tersebut.

“Iya kemarin ada pertemuan, kaitan dengan rencana pembangunan Pipa Line milik PT IWIP yang melintasi perkampungan,” kata Sekretaris Komisi III, Munadi Kilkoda via pesan WhatsApp, Sabtu (29/12/2019).

Baca Juga  Pangdam XVI/Pattimura Bagi-bagi Sembako kepada Pasien Covid

Menurut Munadi, DPRD menerima sikap penolakan dari masyarakat kedua desa terhadap rencana tersebut, sebagai dikhawatirkan dampak negatif yang akan timbul di kemudian hari bisa mengancam keselamatan warga.

“DPRD pada prinsipnya juga sepaham dengan masyarakat dan akan ditindaklanjuti dengan memanggil pihak-pihak terkait termasuk pihak perusahan IWIP untuk menanyakan komitmen mereka melindungi keselamatan warga dari ancaman aktifitas pertambangan,” jelas Kilkoda.

“Kami mendapati informasi dari warga bahwa jalur pipa line itu awalnya direncanakan dibangun kurang lebih 1-2 dari perkampungan, ini kenapa tiba-tiba berubah lagi. Apalagi tidak dilandasi dengan analisa lingkungan terlebih dahulu. Jadi ini asal bangun saja sesuai keinginan mereka, tidak ada kajian resiko atau dampaknya,” sambung Munadi.

Baca Juga  Anak Anak TPA Al- Iklas, Bantu Warga Bersih Lingkungan Desa Iha

Politisi Partai NasDem ini meminta perusahan taat pada ketentuan hukum yang mengatur seluruh rencana kegiatan pertambangan, dimana pihak perusahan wajib memiliki dokumen AMDAL atau UKP-UPL.

“Kami juga minta perusahan untuk menyampaikan ke pemerintah daerah master plan pembangunan konstruksinya. Karena konstruksi ini berkaitan dengan lahan. Kalau semua lahan dibebaskan, lalu kegunaannya tidak jelas yang rugi adalah masyarakat mereka kehilangan akses pada tanah untuk melakukan kegiatan tradisionalnya. Kami juga minta perusahan untuk tidak membangun pipa line di kawasan perkampungan warga,” pungkas Munadi. (adhy)