Pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menjadi sekadar wacana kosong yang berulang-ulang didengungkan tanpa tindakan nyata. Selama ini, penindakan korupsi sering kali terkesan tebang pilih, hanya menyasar figur tertentu tanpa menyentuh akar permasalahan yang lebih luas.
Jika pemerintah serius ingin membongkar skandal besar ini, maka langkah konkret harus segera diambil, mulai dari audit menyeluruh, transparansi keuangan yang bisa diakses publik, hingga reformasi total dalam pengelolaan BUMN.
Presiden terpilih Prabowo Subianto pernah berjanji akan memburu para koruptor hingga ke Antartika. Janji ini harus dibuktikan dengan tindakan nyata, dimulai dari orang-orang di sekelilingnya yang selama ini berada dalam lingkaran kekuasaan dan pengelolaan BUMN.
Jika pemberantasan korupsi hanya menyasar lawan politik sementara orang-orang terdekat tetap kebal hukum, maka reformasi antikorupsi yang dijanjikan tidak lebih dari retorika kosong.
Masyarakat membutuhkan transparansi penuh dalam mengungkap siapa saja yang terlibat dalam skandal korupsi ini, baik di Pertamina maupun dalam jaringan BUMN lainnya. Penegakan hukum yang setengah hati hanya akan memperpanjang rantai kejahatan ekonomi ini. Lebih dari sekadar memburu individu, sistem pengawasan dan tata kelola BUMN harus direvolusi agar tidak lagi menjadi lahan subur bagi para predator ekonomi.
