Pemeriksaan terhadap David bukan tanpa hambatan. Ia sempat dua kali mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit, sebelum akhirnya hadir. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, tekanan publik agar KPK menelisik peran aktifnya semakin kencang. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti Indonesia Anti Corruption Network (IACN) dan SOMASI Jakarta, bahkan mendesak lembaga antirasuah untuk tidak berhenti pada pelaku politik, tapi juga menyeret para pemodal yang diduga berada di balik layar.
“Jangan biarkan oligarki baru menari di atas luka warga timur. KPK harus berani menelisik korporasi dan nama-nama besar di balik IUP bermasalah,” ujar seorang aktivis lingkungan kepada redaksi Porostimur.com.
Dari penelusuran berbagai sumber, setidaknya ada 13 izin tambang yang kini tengah ditelusuri KPK. Sebagian besar berlokasi di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, wilayah yang sejak beberapa tahun terakhir dibanjiri aktivitas eksplorasi dan produksi nikel. PT Mineral Trobos termasuk di antara perusahaan yang mengantongi konsesi di kawasan tersebut.
Laporan dari KPK menyebutkan bahwa dari 107 WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang diusulkan sepanjang 2021–2023, sebagian besar berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang dalam struktur legalnya terkoneksi dengan David. Di antara yang paling mencolok adalah PT Mineral Jaya Molagina, anak usaha dari PT Mineral Trobos yang memenangkan lelang Blok Kaf—senilai hingga Rp700 miliar, menurut aktivis anti-korupsi Maluku Utara.
