Pada Pemilu Amerika Serikat 2016, misalnya, agen propaganda Rusia, Internet Research Agency, telah melakukan operasi propaganda digital. Operasi tersebut berhasil memengaruhi Pemilu di negeri Paman Sam itu dengan dampak yang memecah belah bangsa.
Investigasi Komite Senat Amerika Serikat membuktikan, Rusia sengaja mencampuri Pemilu Amerika guna memenangkan Donald Trump. Keterlibatan Rusia itu atas kerja sama dengan konsultan kampanye, Cambridge Analytica. Konsultan ini menyebarkan disinformasi tentang rival politik Trump melalui Facebook, Youtube, Twitter, dan platform media sosial lain. Bahkan, selain Amerika Serikat, melalui operasi data digital, Rusia juga diduga mencampuri kehidupan politik negara lain, seperti Ukraina, Prancis, Spanyol, Inggris, Brazil, dan Malaysia.
Dalam kasus tersebut, Facebook, salah satu platform yang kebobolan data pengguna, tidak mengambil langkah-langkah serius untuk meredakannya. Padahal pihak Facebook mengetahui kasus propaganda digital itu. Bahkan, muncul kesan bahwa Facebook memanfaatkan untuk menaikan popularitas dan meraih keuntungan ekonomi. Kasus ini, menandakan ironi terbesar dari demokrasi di era digital.
Menghadapi kasus tersebut, negara-negara Eropa, yang termasuk korban dari operasi propaganda politik digital, langsung dengan sigap dan cerdas menghadapinya. Uni Eropa telah mewacanakan regulasi yang menuntut tanggung jawab perusahaan platform atas penyebarluasan berita bohong melalui aplikasi media sosial yang mereka ciptakan. Presiden Parlemen Eropa Martin Sculs (2012-2017) menegaskan, perusahaan seperti Facebook harus membayar mahal untuk berita bohong yang mereka sebarkan dan tak berhasil dihentikan penyebarannya.
