Dalam konteks ini, partai politik menjadi aktor sentral. Namun alih-alih menjadi penjaga nilai dan ideologi, partai sering terjebak dalam praktik post-truth, di mana kebenaran tidak lagi menjadi rujukan utama. Politik direduksi menjadi soal menang atau kalah, bukan lagi benar atau salah.
Istilah post-truth yang dipopulerkan oleh Oxford Dictionaries pada 2016 menggambarkan situasi ini dengan gamblang: emosi dan opini pribadi lebih berpengaruh dibanding fakta objektif. Dalam lanskap seperti ini, manipulasi informasi, propaganda, hingga transaksi politik menjadi hal yang lumrah.
Timothy Snyder bahkan memperingatkan dalam On Tyranny bahwa “pasca-kebenaran adalah pra-fasisme.” Sebuah peringatan keras bahwa pengabaian terhadap fakta dan nilai kebenaran bisa membuka jalan bagi otoritarianisme.
Teknologi dan Bayang-Bayang Oligarki
Di sisi lain, Joseph Stiglitz menyoroti ancaman baru: teknologi. Di satu sisi, teknologi membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Namun di sisi lain, ia juga menjadi alat manipulasi opini publik, penyebaran disinformasi, dan penguatan kekuasaan kelompok tertentu.
Optimisme terhadap demokrasi sebagai sistem yang menjamin martabat manusia kini berubah menjadi skeptisisme. Francis Fukuyama dalam Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment melihat bahwa demokrasi sedang menghadapi ancaman serius, terutama akibat ketimpangan ekonomi yang dihasilkan oleh globalisasi.
