Porostimur.com, Labuha – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Halmahera Selatan melontarkan kritik sekaligus dorongan strategis terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam relasi antara pemerintah daerah dan korporasi besar yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dalam pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya perubahan paradigma agar kehadiran investasi benar-benar berdampak pada kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Eliya Gabrina Bachmid.
Soroti Tata Kelola dan Pendapatan Daerah
Dalam paparannya, Fraksi Gerindra menekankan sejumlah catatan penting, mulai dari akselerasi modernisasi tata kelola pendapatan daerah berbasis digital dan kewilayahan, peningkatan kepatuhan publik, hingga penguatan akuntabilitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selain itu, harmonisasi regulasi, sinergi lintas sektor, serta penataan sektor unggulan daerah juga dinilai menjadi kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi Halmahera Selatan.
Kritik Pola CSR yang Dinilai Tidak Berdampak
Salah satu sorotan utama Fraksi Gerindra adalah pola hubungan pemerintah daerah dengan perusahaan besar yang dinilai masih bersifat konvensional.
