“Apakah ini sudah jalan? belum sepenuhnya. Banyak media yang baik-baik, banyak juga yang masih jelek,” ucap Arif, menambahkan.
Kemudian kewajiban media massa lainnya adalah memberi informasi kepada publik. “Apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita untuk memenuhi publik untuk tahu?” tanyanya0 pula.
Arif menegaskan, sejatinya wartawan harus nyinyir terhadap apapun kebijakan pemerintah asal dibatasi dua hal, check and recheck. Wartawan tidak boleh pula memuji atau membebek pada kekuasaan.
“Karena wartawan bagian dari ‘oposisi’, dia harus menjadi counter attack dari pemerintah. Jadi kalau wartawan, mohon maaf, diajak ke IKN (Ibu Kota Negara) memuji, saya kehilangan argumentasi. Dia harus kirim wartawan ke sana, mengecek apakah benar yang diklaim pemerintah.
Dia perlu ke Kementerian Keuangan mengecek anggarannya, apakah memang cocok,” kritiknya.
Najwa dalam kesempatan itu justru mempertanyakan kemampuan media massa atau pers saat ini memulihkan lagi otoritas sebaga penyaji informasi tanpa banding.
“Karena kalau sekarang hanya berperan sebagai broker informasi, semuanya kan bisa dilakukan sendiri bahkan oleh sumber primer, setiap kementerian sekarang punya channel Youtube sendiri. Pak Mahfud tak perlu undang wartawan, bikin conference press di Youtube sudah selesai, setiap pertandingan olahraga sudah bisa live streaming, tidak perlu wartawan sebagai broker, penyampai informasi untuk memberitahu Arsenal Alhamdulillah puncak juara,” urainya.
