Diduga Ada Penyelewengan Dana Bansos Covid-19 di Malut, HCW Minta KPK Turun Tangan

oleh -319 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Halmahera Corruption Watch (HCW) , meminta KPK segera menelusuri dugaan kasus bantuan sosial Covid-19 di Maluku Utara pasca operasi OTT Menteri Sosial RI, Juliardi P. Batubara.

Ditektur HCW, Rajak Idrus mengatakan, sesuai hasil Pantauan HCW Di lapangan menemukan ada ketidak wajaran dalam pembagian bantuan sosial selama pandemi Covid-19 di Maluku Utara.

Rajak bilang, HCW menduga bahwa pasca operasi OTT KPK terhadap tersangka Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Sosial menyangkut bantuan sosial, juga berpotensi sampai di Maluku Utara.

“Ketika HCW mengikuti dan selidiki selama pembagian itu dilakukan berpotensi juga bantuan tersebut mengalir hingga di Maluku Utara. Bukan hanya di walayah Jabodetabek,” katanya.

Link Banner

Anak muda yang akrab disapa Jeck ini menuturkan, HCW menemukan banyak kejanggalan saat pembagian Bantuan Sosial Covid-19 di Maluku Utara.

Baca Juga  Pelajar Halsel Galang Dana untuk Korban Banjir di Jakarta

“Kami mencoba telusuri di Maluku Utara dalam pembagian bantuan sosial Covid-19 itu, ada dua formulasi yaitu dalam bentuk barang /sembako dan juga dalam bentuk uang tunai,” ungkap Jeck.

“Maka dengan itu secara lembaga HCW minta agar KPK pun mengkorscek karna ketika dalam pembagian bantuan Covid-19 ada keterpihakan saat dibagikan. Karna yang menikmati bantuan Covid-19 hanya 40 persen masyarkat yang tidak mampu untuk menikmati bantuan tersebut. Akan tetapi 60 persen dinikmati oleh orang orang sudah dianggap mapan dari sisi ekonomi. Kami juga menemukan banyak pejabat daerah yang ada di Maluku Utara pun turut menikmati bantuan Covid-19,” bebernya.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian serius HCW menurut Rajak adalah ketika di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Sosial membagikan 3000 pekat bantuan di 10 kab/kota, dengan nilai paket Rp. 1,3 miliar. Paket tersebut diduga kuat hanya 1500 paket yang dibagikan ke masyarakat dan hanya di tiga kab/kota, sedangkan dalam kontrak dan berita acara paket tersebut harus dibagikan di 10 kab/kota.

Baca Juga  Materai Rp 10.000 Segera Dirilis, Ini Dokumen Wajib Pakai Materai

Lantaran itu, HCW meminta KPK agar melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap persoalan ini. (sarjan)