“Gubernur harus bijaksana sebagai pejabat publik. Jangan emosional atau sensitif ketika wartawan menanyakan hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pejabat publik harus mampu mengendalikan emosi agar roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan sesuai ekspektasi,” ujar Juhri.
IJTI Maluku menegaskan bahwa insan pers dan pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
IJTI Sampaikan Pernyataan Sikap
Berdasarkan kronologi peristiwa tersebut, IJTI Pengda Maluku menggelar rapat dan menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
- Mengecam keras tindakan yang dinilai sebagai intimidasi oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Menilai sikap tersebut sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi serta kebebasan pers.
Selain itu, IJTI Maluku juga menyampaikan dua tuntutan kepada Gubernur Maluku:
- Meminta Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada jurnalis televisi di Maluku.
- Memperbaiki pola komunikasi dengan insan pers agar tidak terkesan arogan maupun intimidatif terhadap jurnalis.
IJTI Maluku kembali menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya tidak alergi terhadap kerja jurnalistik. Menurut organisasi tersebut, jika ada sikap yang memusuhi kerja pers, maka yang perlu dibenahi bukanlah pers, melainkan mentalitas pejabat publik itu sendiri. (Piere Pattipawaey)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
