Dengan film dokumentar Dirty Vote ini semua praktek-prakte kotor itu semakin jelas. Walaupun sekali lagi bukan hal baru. Karena sesungguhnya semua yang disebutkan di film itu telah beredar dan diketahui oleh publik. Satu di antaranya misalnya adalah pengangkatan Pj kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota). Walau ada dari Tim paslon 2 membantah hal ini, saya pribadi ada interaksi langsung dari salah seorang staf ahli Pj Gubernur itu. Menurutnya, saat ini dialah (staf ahli) yang menangani jabatan Gubenur di daerah itu karena Pj Gubenurnya sibuk kampanye untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
Saya juga mendengarkan langsung dari beberapa kepala desa (keluarga dan teman) yang konon telah dipanggil oleh polres dan diperintahkan untuk memenangkan paslon no 2. Ada juga kepala desa yang dijanjikan dana desa yang boleh dipakai untuk apa saja (tentu maksudnya alat kampanye) dan tidak akan dimintai pertanggung jawaban asal memenangkan paslon no 2.
Kesimpulannya film dokumentar Dirty Vote sesungguhnya bukan hal baru dan tidak perlu mengejutkan. Bahkan kalau saja kita ikuti semua proses-proses itu, dari pencalonan capres/cawapres hingga ke skandal MK, pastinya bukan simsalabin. Tapi nampaknya sudah dipersiapkan rencana yang matang.
