Jika satu keluarga memiliki lima anak, ditambah suami-istri, maka keluarga itu harus menabung Rp14 ribu sehari.
Artinya, dalam 10 hari menjadi Rp140 ribu dan dalam sebulan menjadi Rp420 ribu.
“Jadi pertanyaannya, lebih murah mana? Iuran BPJS atau pulsa telepon?” sanggah Saleh.
Saleh juga menyebut, pulsa telepon adalah kebutuhan sekunder. Tanpa telepon, orang masih bisa hidup senang, gembira, tertawa dan beraktivitas.
“Lantas, kalau tidak punya akses kesehatan, orang bisa meriang, merinding, bahkan meninggal dunia. Jadi tolong cabut (pernyataan) itu,” tegasnya.
Perbandingan iuran BPJS dan pulsa dianggap tidak etis. Terlebih, Fachmi tidak membandingkan gaji dan tunjungannya dengan gaji presiden.
Padahal, tunjangan dan gaji Dirut BPJS mencapai 300 juta per bulan.
Mengutip Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2019, BPJS Kesehatan menganggarkan beban insentif kepada direksi sebesar Rp32,88 miliar.
Jika dibagi ke delapan anggota direksi, maka setiap anggota direksi mendapatkan insentif Rp4,11 miliar per orang. Dengan kata lain, seluruh direksi menikmati insentif Rp342,56 juta per bulan.
Sementara itu, beban insentif dewan pengawas BPJS Kesehatan dianggarkan Rp17,73 miliar per tahun. Jika dibagi kepada tujuh dewan pengawas, maka tiap kepala mendapat insentif Rp2,55 miliar.
