Ditjen Pemdes Kemendagri Kembangkan Aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa Berbasis Web

oleh -70 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Pada tanggal 20 dan 21 september 2021, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, menyelenggarakan kegiatan Rapat Konsolidasi Sistem Informasi Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 serta dirangkaian dengan kegiatan pembagian atau distribusi database aplikasi sistem keuangan Desa (Siskeudes) untuk pengelolaan APB Desa Tahun 2022 serta aplikasi siskeudes versi 2.0.rillis 4 atau selanjutnya disebut dengan siskeudes 2.0.4.

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring, dan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd didampingi oleh Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemdes, bertempat di Ruang Rapat Utama Lt.2 Gedung C Ditjen Bina Pemdes, dengan diawali sambutan secara virtual oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia, yang menegaskan bahwa kerjasama yang dibangun antara BPKP dengan Kemendagri merupakan komitmen untuk mengawal terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.

Sedangkan Dirjen Bina Pemerintahan Desa, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, Pemerintah terus berupaya melakukan langkah -langkah perbaikan atas kinerja pengelolaan keuangan Desa tersebut, baik melalui penguatan kebijakan maupun instrument pendukungnya. Hal ini mengingat nilai anggaran yang dikelola oleh Desa saat ini cukup besar, sehingga membawa implikasi tuntutan cara kerja yang Profesional, Efektif, Efisien dan Transparan serta Akuntabel dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Desa yang baik, demi terwujudnya kemandirian Desa menuju masyarakat yang Adil, Makmur Dan Sejahtera. Perlu diketahui bahwa akumulasi Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang ditransfer kepada Desa dari tahun 2015 s.d. 2021 berjumlah ±400,6 Trilyun.

Baca Juga  Kisah Tobatnya Malik Bin Dinar, Preman yang Menjadi Ulama di Masa Tabiin

Untuk mendukung kebijakan pelaporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa tersebut, Ditjen Bina Pemdes pada Tahun 2020 telah membangun dan mengembangkan aplikasi konsolidasi keuangan Desa berbasis web, dengan alamat https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id.

Aplikasi ini dimaksudkan sebagai sarana untuk memudahkan Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa.

Dalam Siskeudes rillis 2.0.4 ini telah dilengkapi fitur yang dapat difungsikan sebagai sarana integrasi dengan aplikasi konsolidasi laporan pelaksanaan APBDesa, sehingga proses kompilasi data dan penyampaian pelaporannya dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat dan akurat serta terjamin validitas datanya.

Maksud dilaksanakannya kegiatan rapat konsolidasi sistem informasi keuangan Desa ini adalah untuk melakukan desiminasi kebijakan mengenai kewajiban konsolidasi pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa oleh Bupati/ Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, sebagaimana amanat pasal 69 dan 71 ayat (2) permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa.

Baca Juga  Bito Temmar: Ekpresi Kemarahan Gubernur Maluku Jorok

Hasil yang diharapkan dari kegiatan rapat konsolidasi ini adalah terbangun kesadaran dan komitmen yang tinggi dari pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk segera menyampaikan konsolidasi pelaporan pelaksanaan APBDesa semester 1 Tahun Anggaran 2021, sekaligus melakukan pemutakhiran data konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 maupun 2020.

Diakhir sambutannya, Dirjen Bina Pemdes, menyampaikan bahwa kedepan, Bina Pemdes Kemendagri Bersama BPKP, akan terus mendorong penerapan siskeudes secara online ditingkat kabupaten/kota, dimana saat ini sudah ada 110 kabupaten/kota yang siskeudesnya diterapkan secara online pada tingkat kabupaten/kota; bahkan dari penerapan online tersebut, sudah ada praktek baik daerah yang melakukan kerjasama dengan perbankan untuk penerapan layanan CMS (Cash Management System), melalui fasilitas IBC (Internet Banking Corporate), yaitu suatu produk layanan untuk mendukung kebijakan pembayaran non tunai (Cashless). Daerah tersebut antara lain adalah Kabupaten Sukabumi, di Jawa Barat dan Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat.

Peserta yang diundang dalam kegiatan ini adalah kepala Dinas PMD Provinsi maupun Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, BPKP Perwakilan di 33 Provinsi, admin siskeudes kabupaten/kota dari 434 kabupaten/kota.
Dalam rapat dimaksud, menghadirkan narasumber dari :

Baca Juga  Ketua MUI ajak umat Islam maafkan Sukmawati & berhenti buat laporan ke polisi

1) Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP, (Bapak Wasis Prabowo) dengan tema materi Kebijakan Pengawasan dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan dan Akuntabilitas APBDesa,

2) Direktorat Dana Transfer Umum, Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, (Yudi Hadian, SE, MSE, MA, PhD) dengan tema materi yang disampaikan terkait Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan DD T.A.2021 serta arah dan kebijakan penyaluran dan penggunaan Dana Desa Tahun 2022,

3) Internal Ditjen Bina Pemdes, Direkorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemdes, (Sandra, SP, M.Si) terkait tema materi Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa,

Setelah dilakukan pemaparan materi sekaligus tanya jawab, kegiatan dilanjutkan penjelasan teknis mengenai mekanisme pelaporan konsolidasi melalui aplikasi konsolidasi serta fitur-fitur hasil pengembangan aplikasi siskuedes release 2.0.4 oleh tim pengembangan siskeudes Ditjen Bina Pemdes bersama Tim Pengembangan Siskeudes BPKP.

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd Direktur jenderal Bina Pemerintahan Desa

Wasis Prabowo, SE. MM Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd Direktur jenderal Bina Pemerintahan Desa

Dadang Kurnia, Ak., M.B.A Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah. (nur)