Diakhir sambutannya, Dirjen Bina Pemdes, menyampaikan bahwa kedepan, Bina Pemdes Kemendagri Bersama BPKP, akan terus mendorong penerapan siskeudes secara online ditingkat kabupaten/kota, dimana saat ini sudah ada 110 kabupaten/kota yang siskeudesnya diterapkan secara online pada tingkat kabupaten/kota; bahkan dari penerapan online tersebut, sudah ada praktek baik daerah yang melakukan kerjasama dengan perbankan untuk penerapan layanan CMS (Cash Management System), melalui fasilitas IBC (Internet Banking Corporate), yaitu suatu produk layanan untuk mendukung kebijakan pembayaran non tunai (Cashless). Daerah tersebut antara lain adalah Kabupaten Sukabumi, di Jawa Barat dan Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat.
Peserta yang diundang dalam kegiatan ini adalah kepala Dinas PMD Provinsi maupun Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, BPKP Perwakilan di 33 Provinsi, admin siskeudes kabupaten/kota dari 434 kabupaten/kota.
Dalam rapat dimaksud, menghadirkan narasumber dari :
1) Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP, (Bapak Wasis Prabowo) dengan tema materi Kebijakan Pengawasan dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan dan Akuntabilitas APBDesa,
2) Direktorat Dana Transfer Umum, Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, (Yudi Hadian, SE, MSE, MA, PhD) dengan tema materi yang disampaikan terkait Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan DD T.A.2021 serta arah dan kebijakan penyaluran dan penggunaan Dana Desa Tahun 2022,
