Namun, kehadiran DPRD Halmahera Timur—yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran—belum menunjukkan daya tekan yang signifikan. Padahal, lembaga ini memiliki legitimasi politik yang kuat untuk memastikan pemerintah berpihak pada rakyat.
Pengalaman panjang para anggotanya semestinya menjadi modal untuk melahirkan kebijakan yang progresif. Sayangnya, yang terlihat justru stagnasi—seolah DPRD terjebak dalam posisi aman, tanpa keberanian untuk mengambil sikap tegas terhadap korporasi bermasalah.
Di sisi lain, kinerja sebagian OPD juga dinilai belum mampu melahirkan terobosan strategis. Ironinya, Halmahera Timur adalah daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi masih bergulat dengan kemiskinan. Data BPS bahkan menempatkan Haltim sebagai salah satu daerah termiskin di Maluku Utara—sebuah ironi yang sulit diterima akal sehat.
Saatnya Keberanian Politik Diuji
Persoalan ini tidak bisa terus-menerus dilempar ke pemerintah pusat. Otonomi daerah seharusnya memberi ruang bagi pemerintah kabupaten untuk berinovasi, merumuskan skema penyelesaian konflik, dan mengambil langkah strategis dalam melindungi masyarakat.
Tidak cukup hanya melaporkan—yang dibutuhkan adalah tindakan.
Pemerintah daerah dan DPRD harus berani menyusun peta jalan penyelesaian konflik tambang yang jelas, terukur, dan berpihak pada rakyat. Kepentingan publik harus ditempatkan di atas tekanan korporasi maupun tarik-menarik kewenangan dengan pusat.
