“Kalau menunggu sampai pertengahan atau akhir tahun, risikonya pasti besar. Dan sekarang itu yang terjadi,” tambahnya.
Tidak Ada Gudang, Tidak Ada Pelaku Usaha Lokal
Selain faktor cuaca, Laipeny mengungkapkan ada persoalan struktural yang selama ini memperparah masalah distribusi pangan ke MBD. Salah satunya adalah ketiadaan gudang penyimpanan di wilayah tersebut.
“Di Maluku Barat Daya itu tidak ada gudang penyimpanan. Tidak ada juga pelaku usaha lokal yang dilibatkan dalam pengelolaan beras,” katanya.
Saat ini, lanjut Laipeny, hanya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten MBD yang menangani pasokan pangan. Kondisi ini membuat pengiriman dalam jumlah besar menjadi sangat sulit.
“Anggaran pemerintah daerah juga terbatas, sehingga mereka baru mempersiapkan proses pengiriman pada minggu ke-2 atau ke-3 bulan Desember 2025,” jelasnya.
Situasi ini, menurutnya, membuat MBD selalu berada dalam posisi rentan setiap kali terjadi gangguan distribusi.
DPRD Minta BULOG Bangun Gudang Skala Kecil
Untuk mencegah persoalan serupa terus berulang, Komisi II DPRD Maluku meminta BULOG melakukan survei pada 2026 di tiga titik strategis di MBD, yakni Kota Tepa di Pulau Babar, Pulau Moa, dan Pulau Kisar.
“Tujuan survei adalah untuk membangun gudang penyimpanan skala kecil, yang dapat menampung stok beras dan mengatasi risiko cuaca buruk,” tegas Laipeny.
