“Undangan DPR tidak mereka hargai. Kami pressure agar semua elemen yang bertanggung jawab hadir. Tanpa itu, masalah ini tidak akan selesai,” tandas Nurlattu.
Ia menegaskan, masyarakat adat Pulau Buru tidak menolak investasi maupun proyek strategis nasional seperti pembangunan waduk, pembangkit panas bumi, dan jalur sutet.
Namun mereka menuntut agar pengelolaan Gunung Botak tetap menghormati hak-hak adat yang sah dan dilindungi hukum.
“Selama belum ada pengesahan dari tiga komponen adat, jangan mimpi masuk ke sana. Jangan benturkan masyarakat adat dengan pemerintah,” tutupnya. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
