Porostimur.com, Ambon – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Nita Bin Umar, mengangkat sejumlah persoalan krusial yang dinilai menjadi keresahan masyarakat, khususnya di Kota Ambon. Dua isu utama yang disorot adalah pengelolaan Pasar Mardika serta pelayanan dan pengaturan antrean kendaraan di SPBU Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau.
Hal itu disampaikan Nita kepada wartawan di Ambon, Rabu (28/1/2026), sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah.
Polemik Retribusi dan Ketegasan Pengelolaan Pasar Mardika
Nita mengungkapkan bahwa hingga kini pengelolaan Pasar Mardika masih menyisakan kebingungan di kalangan pedagang dan masyarakat. Salah satu persoalan utama adalah ketidakjelasan pihak yang berwenang menarik retribusi, apakah pemerintah provinsi atau pemerintah kota.
“Kita sering mendengar keluhan pedagang. Ada juga yang sudah menempati lokasi tetapi belum membayar kewajiban. Kalau memang ada yang tidak mau membayar, harus ada langkah tegas, yaitu keluarkan dari lokasi. Tidak boleh dibiarkan, karena akan menjadi contoh buruk,” tegas Nita.
Ia menilai, pembiaran terhadap pelanggaran hanya akan memperburuk tata kelola pasar dan berdampak pada menurunnya pendapatan daerah serta ketertiban umum.
