Fokus pada Akuntabilitas dan Transparansi
Halimun menekankan pentingnya pertanggungjawaban setiap proyek, terutama yang bukan berasal dari usulan daerah, yang terkadang menimbulkan dampak negatif, seperti peningkatan risiko banjir di beberapa lokasi.
“Setiap proyek harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita akan pastikan, semua pihak terkait dapat menjelaskan secara jelas mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan,” tegasnya.
Selain itu, DPRD Maluku mendorong transparansi dalam koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, untuk menyelaraskan data dan kewenangan, serta menghindari tumpang tindih program pembangunan. Salah satu langkah yang akan didorong adalah pembuatan peta konektivitas pembangunan yang menjadi acuan bersama.
“Kementerian PU sendiri juga menginginkan adanya peta konektivitas yang jelas dan terpadu. Dengan memiliki satu peta pembangunan yang menjadi pegangan bersama, kita bisa memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar terintegrasi, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” jelas Halimun.
Kolaborasi untuk Pembangunan Terarah
Halimun berharap agenda rapat koordinasi dan pengawasan terpadu dapat segera diwujudkan. Melalui kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, seluruh upaya pembangunan dapat terarah dan sesuai kebutuhan.
