Porostimur.com, Ambon – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mewacanakan pengawasan lapangan secara terpadu untuk proyek-proyek Pekerjaan Umum (PU) yang akan dilaksanakan pekan ini. Agenda ini melibatkan seluruh kepala dinas PU se-kabupaten dan kota, dengan fokus agar pengawasan tidak sekadar formalitas.
Rencana ini bertujuan memperoleh pemahaman menyeluruh terkait pelaksanaan program pembangunan, termasuk proyek yang dikelola balai teknis pemerintah pusat, yang kerap menimbulkan permasalahan di tingkat daerah.
Kepala Dinas PU Kunci Pengawasan
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Halimun Saulatu, menekankan pentingnya keterlibatan kepala dinas PU dalam pengawasan.
“Kita sering menemukan kondisi di mana balai teknis pusat menjalankan proyek, namun akibatnya harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Sayangnya, pemerintah kabupaten dan kota terkadang tidak memiliki akses yang memadai, untuk mengangkat masalah tersebut. Oleh karena itu, peran DPRD sebagai lembaga pengawas menjadi sangat penting untuk menjembatani hal ini,” ujar Halimun kepada wartawan, Senin (2/2/2026).
Sebelum pelaksanaan pengawasan lapangan, DPRD akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala dinas PU se-Maluku. Dalam rapat tersebut, pihaknya akan menelaah mulai dari perencanaan usulan program, pembagian wewenang antar instansi, hingga evaluasi dampak bagi masyarakat lokal.
Fokus pada Akuntabilitas dan Transparansi
Halimun menekankan pentingnya pertanggungjawaban setiap proyek, terutama yang bukan berasal dari usulan daerah, yang terkadang menimbulkan dampak negatif, seperti peningkatan risiko banjir di beberapa lokasi.
“Setiap proyek harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita akan pastikan, semua pihak terkait dapat menjelaskan secara jelas mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan,” tegasnya.
Selain itu, DPRD Maluku mendorong transparansi dalam koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, untuk menyelaraskan data dan kewenangan, serta menghindari tumpang tindih program pembangunan. Salah satu langkah yang akan didorong adalah pembuatan peta konektivitas pembangunan yang menjadi acuan bersama.
“Kementerian PU sendiri juga menginginkan adanya peta konektivitas yang jelas dan terpadu. Dengan memiliki satu peta pembangunan yang menjadi pegangan bersama, kita bisa memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar terintegrasi, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” jelas Halimun.
Kolaborasi untuk Pembangunan Terarah
Halimun berharap agenda rapat koordinasi dan pengawasan terpadu dapat segera diwujudkan. Melalui kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, seluruh upaya pembangunan dapat terarah dan sesuai kebutuhan.
“Jika kolaborasi ini berjalan dengan baik, pengawasan akan bertransformasi menjadi kerja sama yang nyata, dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya. (Leonard Manuputty)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
