DPRD Minta Pemkab Kepulauan Sula Lunasi Tunggakan Dana Hibah ke Pemkab Taliabu

oleh -45 views
Link Banner

[carousel_slide id=’11594′]

@porostimur.com | Sanana: Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Kepulauan Sula, Julfi Umasangaji, mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula untuk segera melunasi tunggakan sisa Dana Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Talaibu, sebesar Rp.11 milyar dalam tahun ini.

Kepada porostimur.com, politisi Partai Demokrat ini, kepada media pers mengatakan, dana Rp.11 milyar tersebut merupakan sisa dana hibah kabupaten induk kepada kabupaten pemekaran yang harus diselesaikan dalam tahun ini juga.

Untuk diketahui, dana hibah yang wajib diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula selaku kabupaten induk kepada pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu selaku Kabupaten pemekaran adalah sebesar Rp.45 milyar.

“Kemarin kami anggarakan di APBD induk tahun 2019, senilai Rp.9 milyar dan akan di tambah lagi Rp.11 milyar pada APBD perubahan. Supaya Luna’s”, ujar Julfi.

Baca Juga  Gubernur Maluku Ungkap Tarif Angkutan Udara Picu Inflasi

Menurut Julfi, dana hibah kabupaten induk kepada kabupaten pemekaran adalah kewajiban yanh harus ditunaikan. Sebab jika tidak, maka pemerintah pusat akan langsung memotongnya di Departemen Keuangan.

“Pemda Kepsul harus segera membayar hutang tersebut di tahun 2019 melalui APB Perubahan, sehingga dana tersebut tidak dipotong langsung oleh kementerian keuangan. Sebab kurang bagus kalau seperti itu”, ujarnya.

Julfi menambahkan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula tidal punya alasan untuk menunda atau menghindar dari kewajiban tersebut.

“Ini kewajiban yang diatur Oleg ketentuan peundang-undangan jadi wajib dibayar. kalau tidal dibayar, pemerintah Pusat akan menilai kondite pemda buruk dan mereka langsung potong di Jakarta”, pungkasnya. (Raka)