DPRD SBB Didesak Segera Minta Penjelasan Bupati Terkait Masa Jabatan Sekda

oleh -192 views
Link Banner

Porostimur.com | Piru: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) didesak agar segera memint penjelasan Bupati Kabupaten SBB, M. Yasin Payapo terkait masa jabatan Sekda, pasalnya surat masuk dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN) belum direspon Bupati hingga saat ini.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Aliansi Pemerhati Pembangunan (APP) Kabupaten SBB, Abuhari Boeng melalui rilisnya yang disampaikan ke media ini, Senin (10/5/2021).

Menurutnya, DPRD Kabupaten SBB sudah seharusnya menggunakan fungsinya sebagai lembaga pengawasan terhadap masa jabatan Sekda yang sudah melampaui batas minimal masa jabatan Sekda.

“Kami mendesak agar DPRD Kabupaten SBB menegur Bupati untuk segera merespon surat masuk dari KASN, dimana masa jabatan Sekda SBB sudah melanggar UU. DPRD harus menggunakan fungsi Pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.” Jelasnya.

Senada dengan itu, saat paripurna Penutupan Masa Sidang II dan Pembukaan Masa Sidang III DPRD Kabupaten SBB, Selasa (4/5), melalui Fraksi PKB, Taher Bin Ahmad juga telah menyampaikan secara terbuka bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten SBB agar segera merespon surat dari KASN yang dialamatkan kepada Bupati.

Baca Juga  Terima Tim Produksi Film ‘Ali Sadikin: The Movie’, Bamsoet Siap Menjadi Produser

Dengan tegas dalam paripurna tersebut, Taher menyebutkan agar DPRD Kabupaten SBB melalui Pimpinan segera menegur Bupati atas batas ambang jabatan Sekda SBB yang telah diatur pada UU Nomor 5 tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Masa Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) paling lama 5 tahun.

Bahkan, menurut pandangannya mempertahankan Sekda SBB sekarang sama saja dengan melakukan penyelewengan kewenangan sesuai ketentuan Pasal 15, 17 dan 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sejak tanggal 18 Januari 2019, Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan surat bernomor: B – 245/KASN/1/2019, perihal Pelaksanaan Ketentuan Pasal 117 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Masa Jabatan PPT yang telah yang telah menduduki JPT selama 5 tahun atau lebih.

Baca Juga  Palsukan Surat Tanah, Ngantung Dilaporkan Ke Polisi

Isi surat KASN yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi KASN, Sofian Effendi tersebut berisi tentang intruksi kepada kepala-kepala instansi yang disebutkan di atas agar segera melakukan evaluasi, apabila berdasarkan evaluasi terdapat temuan berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 133 PP nomor 11 Tahun 2017, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau dalam ini Bupati berwenang untuk menetapkan Pemberhentian dalam Jabatan sesuai ketentuan.

Surat tersebut dialamatkan kepada Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI, Para Kepala Pemerintah Non Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan, Lembaga Negara, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Para Gubernur Se-Indonesia dan Para Bupati/Walikota Se-Indonesia dan ditembuskan ke Presiden RI dan Wakil Presiden RI. (red)