Porostimur.com, Jakarta – Forum Industri Nikel Indonesia menyambut positif keputusan pemerintah yang membatalkan rencana penerapan skema bagi hasil atau gross split di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Kebijakan tersebut dinilai menjadi angin segar di tengah tekanan yang tengah dihadapi industri nikel nasional.
Ketua FINI, Arif Perdana Kusumah, menegaskan bahwa industri nikel saat ini membutuhkan stabilitas fiskal dan kepastian regulasi jangka panjang agar tetap kompetitif di tingkat global.
“Dalam kompetisi global seperti ini, Indonesia perlu memperkuat kepercayaan investor, menjaga stabilitas kebijakan, dan meningkatkan daya tarik investasi jangka panjang. Gross split revenue bukan solusi untuk industri nikel Indonesia,” ujarnya, Selasa (9/6/2026).
Industri Nikel Dihantam Berbagai Tekanan
Arif menjelaskan, dalam 12 hingga 18 bulan terakhir, industri nikel menghadapi berbagai tekanan yang cukup berat. Mulai dari kenaikan royalti yang kini efektif berada di kisaran 14 hingga 19 persen, peningkatan harga patokan mineral (HPM), hingga rencana implementasi pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT).
Selain itu, pelaku usaha juga menghadapi perlambatan restitusi pajak, kenaikan biaya energi, serta lonjakan harga bahan baku.
