Porostimur.com, Ambon – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku menilai, pemerintah daerah (pemda) belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di Maluku.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremias mengatakan, intervensi APBD tahun anggaran 2021 belum mencerminkan keberpihakannya terhadap pengentasan kemiskinan.
“Masih terdapat beberapa daerah yang sampai hari ini dikategorikan miskin ekstrim, seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Kepulauan Aru,” ujar Yeremias kepada wartawan, di Ambon, Selasa (30/8/2022).
Lantaran itu, Fraksi Partai Golkar meminta, agar di tahun-tahun mendatang, pemerintah daerah mampu merevitalisasi kebijakannya, agar pro kepada kemiskinan, terutama pada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan persoalan-persoalan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan.
Fraksi Partai Golkar berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku merevitalisasi sektor primer, yakni sektor pertanian dan perikanan.
“Serta meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur, terutama dalam mendorong investasi untuk industri inklusif, atau industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Misalnya, dengan mempermudah ijin investasi di bidang-bidang usaha padat karya, memperbaiki infrastruktur, serta memberikan insentif kepada industri inklusif dan manufaktur,” papar Yeremias.
