“Banyak kebijakan yang dilakukan, bahkan pinjaman dana 700 M dari PT. SMI bertujuan untuk pemulihan ekonomi Nasional dan penanganan covid 19. faktanya realisasi dari anggaran ratusan milyar tidak berdampak positif kepada masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua IMM Cabang Ambon, Ardi Septian Labalawa, mengatakan, angka kemiskinan yang lumayan 17,65% per September 2019, nomor 4 dari 34 provinsi. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) angka kemiskinan provinsi Maluku dari tahun 2019 bulan maret 5,84 – September 2019 6,09 dan 2020 bulan maret 6,23 – September 6,36 dan 2021 bulan maret 6,29.
“Hal ini menandakan bahwa angka kemiskinan tidak menurun, bahkan dari tahun 2019- 2021 semakin meningkat, pemborosan anggaran ratusan milyar Maluku masih di kategorikan sebagai provinsi termiskin ke 4 di Indonesia, ini adalah salah satu kegagalan gubernur Maluku dan wakil gubernur Maluku,” katanya.
Menurut Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, Burhanuddin Rumbouw, pihaknya mendesak Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk mendahulukan kepentingan rakyat Maluku dalam proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN).
“Kami OKP Cipayung plus Kota Ambon HMI, GMKI, PMKRI, GMNI, IMM mendesak Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku untuk lebih serius dan fokus memperjuangkan LIN, Ambon New Port, Blok Masela dan Tambang Gunung Botak untuk kepentingan rakyat kecil di Maluku,” ujarnya.
