Gelar Unjuk Rasa di HUT Provinsi Maluku Ke-76, ini 4 Tuntutan OKP Cipayung Plus

oleh -96 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: OKP Cipayung plus kota Ambon melakukan aksi demonstrasi terkait desakan kepada Presiden RI untuk mengevaluasi kinerja Gubernur Maluku.

Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung plus kota Ambon yang terdiri dari HMI (Ketua, Burhanuddin Rumbouw), IMM (Ketua Ardi Septian Labalawa), GMKI (Ketua Josias Tivem), GMNI (Ketua Adi. S. Tebwaiyan) , dan PMKRI (Ketua Cristian Rettob) melakukan aksi demonstrasi di tengah perayaan HUT Provinsi Maluku yang ke-76 di kantor DPRD Provinsi Maluku, Kamis (19/08/21).

Aksi demonstrasi tersebut dilakukan dalam rangka mendesak presiden Republik Indonesia (RI) untuk mengevaluasi kinerja Murad Ismail selaku Gubernur Provinsi Maluku.

Ketua PMKRI Cabang Ambon, Cristian Rettob, kepada jurnalis Porostimur.com mengatakan, OKP Cipayung Plus menyebut, Provinsi Maluku yang berciri kepulauan, dengan luas wilayah 581.376 km2, luas wilayah laut 90,68 % dan luas wilayah daratan hanya 9,32%, jumlah penduduk kurang lebih 1,8 juta jiwa dan hasil kekayaan alam yang menimpa, namun faktanya Maluku tetap miskin atau sengaja dimiskinkan oleh pemerintah pusat.

“Sudah 76 tahun Indonesia Merdeka dan 76 tahun provinsi Maluku serta hampir dua tahun Murad Ismail dan Barnabas Orno selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku namun belum banyak perubahan yang terjadi di Maluku,” kata Retob.

Baca Juga  Bahas sanggahan, warga Kauditan II-panitia jalan tol hadiri ”meeting”

“Banyak kebijakan yang dilakukan, bahkan pinjaman dana 700 M dari PT. SMI bertujuan untuk pemulihan ekonomi Nasional dan penanganan covid 19. faktanya realisasi dari anggaran ratusan milyar tidak berdampak positif kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua IMM Cabang Ambon, Ardi Septian Labalawa, mengatakan, angka kemiskinan yang lumayan 17,65% per September 2019, nomor 4 dari 34 provinsi. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) angka kemiskinan provinsi Maluku dari tahun 2019 bulan maret 5,84 – September 2019 6,09 dan 2020 bulan maret 6,23 – September 6,36 dan 2021 bulan maret 6,29.

“Hal ini menandakan bahwa angka kemiskinan tidak menurun, bahkan dari tahun 2019- 2021 semakin meningkat, pemborosan anggaran ratusan milyar Maluku masih di kategorikan sebagai provinsi termiskin ke 4 di Indonesia, ini adalah salah satu kegagalan gubernur Maluku dan wakil gubernur Maluku,” katanya.

Menurut Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, Burhanuddin Rumbouw, pihaknya mendesak Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk mendahulukan kepentingan rakyat Maluku dalam proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Baca Juga  Soal Perpanjangan PAKE Berbasis Mikro, ini Kata Satgas Covid-19 Kota Ambon

“Kami OKP Cipayung plus Kota Ambon HMI, GMKI, PMKRI, GMNI, IMM mendesak Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku untuk lebih serius dan fokus memperjuangkan LIN, Ambon New Port, Blok Masela dan Tambang Gunung Botak untuk kepentingan rakyat kecil di Maluku,” ujarnya.

Pihaknya mengancam apabila proyek LIN dan Blok Masela tidak mementingkan kepentingan rakyat kecil, maka OKP Cipayung akan melakukan aksi besar-besaran.

“Apabila kebikajan terkait LIN, Ambon New Port, Blok Masela dan Tambang Gunung Botak tidak memprioritaskan kepentingan rakyat kecil Maluku, maka kami akan melaksankan aksi besar-besaran untuk menolak LIN, Ambon New Port, Blok Masela dan Tambang Gunung Botak,” pungkasnya. 

Berikut poin tuntutan dari OKP Cipayung Plus Kota Ambon:

1.) Kami Okp Cipayung Plus Kota Ambon HMI, GMKI, PMKRI, GMNI, IMM mendesak Gubernur Maluku-Wakil Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku untuk lebih serius dan fokus memperjuangkan Lin, Ambon New Port, Blok Masela Dan Tambang Gunung Botak untuk kepentingan masyarakat di Maluku dan bukan untuk kepentingan investor asing serta orang-orang tertentu jika tidak maka kami akan melaksanakan aksi besar-besar untuk menolak Lin, Ambon New Port, Blok Masela dan Tambang Gunung Botak.

Baca Juga  Pelajari pariwisata, DPRD DKI sambangi DPRD Maluku

2.) Kami mendesak presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi segala kebijakan bapak Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku yang memimpin kurang lebih 2 tahun dan telah menghabiskan anggaran ratusan Milyar namun belum menyentuh esensi dari kemerdekaan masyarakat di Maluku dan Provinsi Maluku masih dikategorikan sebagai provinsi termiskin ke 4 di Indonesia.

3.) Sesuai amanat konstitusi negara Republik Indonesia bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dihadapan publik. Oleh karena Itu kami mendesak Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku agar tidak anti terhadap kritikan dan jangan sekali-kali membungkam penyampaian aspirasi rakyat di hadapan publik dan kami mendesak pemerintah Provinsi Maluku, DPRD Provinsi dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk membebaskan Risman Soulissa selaku aktivis HMI dan mahasiswa Unpatti dan 2 aktivis pembela hutan adat Sabuai Stevanus Ahwalam dan Kaleb Yamarua.

4.) Kami mendesak Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku untuk tidak mengintervensi lembaga Pendidikan, karena secara tidak langsung Gubernur dan Wakil Gubernur telah membatasi kemerdekaan lembaga pendidikan.

(nur)

No More Posts Available.

No more pages to load.