“Isu demokrasi internal lebih penting daripada batasan periode, meskipun kami tidak ada masalah jika aturan itu diterapkan,” jelasnya.
KPK Dorong Regenerasi dan Transparansi
Sebelumnya, KPK mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi serta penguatan sistem kaderisasi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian tata kelola partai politik yang memiliki landasan akademis.
Ia menilai, pembatasan masa jabatan dapat mendorong transparansi sekaligus membuka ruang regenerasi kepemimpinan di tubuh partai.
Dengan munculnya wacana ini, diskursus mengenai reformasi partai politik kembali mengemuka, terutama dalam upaya memperkuat demokrasi dan mencegah praktik korupsi di level elite politik.
(red/beritasatu)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
