Pada kesempatan itu, Menteri Perhubungan merespons permintaan Gubernur Maluku untuk mengakomodir sejumlah usulan pembangunan sarana prasarana perhubungan di Maluku. Menteri meminta jajarannya untuk membantu Pemerintah Maluku untuk percepatan penyelesaian dokumen yang masih diperlukan.
Menteri mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi sejumlah isu strategis dan berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo, harus mendapat prioritas. Sejumlah isu strategis itu yakni pengembangan Bandara Bandaneira, pembangunan dan pengembangan Bandara Mathilda Batlayeri di Saumlaki Kepulauan Tanimbar, dan pengembangan Bandara Dobo di Kepulauan Aru.
“Adanya potensi persaingan tidak sehat pada program Tol Laut logistik juga menjadi perhatian kami,” tandasnya.
Menteri pun menyapaikan komitmennya untuk membantu Maluku melalui sejumlah program penyediaan dan pembangunan infrastruktur transportasi di Maluku.
“Kami memahami bahwa ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Mungkin tidak semua usulan akan dipenuhi, tapi kami akan berusaha melihat mana yang menjadi prioritas,” aku Menteri.
Saat ini di Provinsi Maluku telah tersedia prasarana dan sarana transportasi, dan juga layanan angkutan penumpang dan barang antara lain 12 Bandara yang dikelola Kementerian Perhubungan, dengan delapan delapan rute perintis angkutan udara, dan tujuh rute komersial angkutan udara. Terdapat pula 31 pelabuhan penyeberangan yang sementara beroperasi, dengan 25 unit kapal yang melayani 66 lintas penyeberangan, serta terdapat 3 trayek tol laut dengan 9 pelabuhan singgah.
