Gugat Pilkada SBT, Rohani Vanath-Madja Rumatiga Minta PSU di 16 TPS

oleh -4 Dilihat
Anthoni Hatane (berdiri) selaku kuasa hukum Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 209/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur , pada Senin (1/13) di Ruang Sidang Panel 3 MK. Foto Humas/Bayu

“Sekalipun telah ada rekomendasi pemungutan suara ulang, tetapi tidak dilaksanakan oleh KPU, Yang Mulia, tidak tahu alasannya,” ujar Kuasa Hukum Pemohon, Anthoni Hatane di Ruang Sidang Panel 3, Gedung 1 MK, Jakarta, pada Senin (13/1/2025).

KPU Kabupaten Seram Bagian Timur juga tak melaksanakan rekomendasi PSU di TPS 1 Desa Lahema. Padahal, Panwas Kecamatan Kesui Watubela sudah mengeluarkan rekomendasi PSU, karena Ketua dan anggota KPPS di TPS tersebut memberikan kesempatan kepada sejumlah anak di bawah umur untuk melakukan pencoblosan.

Di samping itu, Pemohon juga menduga adanya ketua dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang membagi sisa surat suara untuk dicoblos. Hal tersebut terjadi di TPS 2 Desa Lahema, Kecamatan Kesui Watubela. Praktik serupa juga diduga terjadi TPS 1 Desa Adar, Kecamatan Gorom Timur.

Baca Juga  Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Polda Maluku Utara, Wakapolda dan Lima Kapolres Berganti

“Begitupun pada TPS 2 Desa Aroa Kataloka, ternyata lebih dari satu pemilih yang sudah menggunakan hak pilih pada TPS 1 Desa Aroa Kataloka, kembali melakukan pencoblosan pada TPS 2 Desa Aroa Kataloka,” ujar Anthoni.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1556 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024.

No More Posts Available.

No more pages to load.