“Saya sedih juga, karena memang negara memperoleh data yang tidak akurat dikarenakan proses alih muat di laut itu, kalau semua proses dilakukan di pelabuhan penangkapan ikan pasti tercatat secara bagus, sehingga kita bisa mendapat manfaat dari situ,” terangnya.
Lewerissa menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku memiliki 3 BUMD yang dalam kondisi relatif baik, dan salah satunya adalah Bank Maluku Maluku Utara yang sangat sehat.
“Bank Maluku Maluku Utara merupakan Bank Umum, yang saat ini sudah melakukan penandatanganan Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank DKI, mudah-mudahan bulan ini sudah bisa closing kerjasama tersebut, sehingga bisa memenuhi persyaratan POJK nomor 12 tahun 2020,” tukasnya.
Untuk Postur APBD Provinsi Maluku ada Rp. 3,2 triliun, namun Gubernur Lewerissa mengatakan setelah efisiensi menjadi Rp. 652 miliar lebih, dengan dana transfer untuk Maluku dari pusat Rp. 2,429 triliun.
“Maluku adalah salah satu Provinsi yang memiliki kapasitas fiskal lemah, karena PAD kecil dan tergantung Dana Transfer dari pusat,” terangnya.
Gubernur menegaskan bahwa, sampai kapan pun, jika formula DAU dan DAK tidak diubah, maka Maluku maupun provinsi kepulauan lain tidak bisa memacu pertumbuhan pembangunan guna mensejahterakan rakyat dan memajukan daerah.
